Showing posts with label AKUNTANSI PAJAK. Show all posts
Showing posts with label AKUNTANSI PAJAK. Show all posts

Akuntansi Aset (Kas dan Setara Kas)

6:35 PM Add Comment

Penyajian Kas dan Setara Kas dalam Laporan Posisi Keuangan (Neraca) sangat penting untuk tujuan pajak karena pengujian-pengujian yang dilakukan oleh fiskus sering kali bermula dari kas dan menggunakan informasi arus kas. Kas dan Setara Kas merupakan salah satu bagian dari aset yang paling likuid (paling lancar) yang dimiliki oleh perusahaan, yang bisa dipergunakan segera untuk memenuhi kewajiban finansial perusahaan. Kas yang dibutuhkan perusahaan baik digunakan untuk membiayai operasi perusahaan sehari-hari (dalam bentuk modal kerja) maupun pembelian aset tetap, memiliki sifat kontinyu (untuk pembelian bahan baku, membayar upah dan gaji, membayar supplies kantor habis pakai, dll) dan tidak kontinyu (untuk pembayaran deviden, pajak, angsuran hutang, dsb).

Contoh dari perkiraan yang biasa digolongkan sebagai kas dan setara kas adalah:
1. kas kecil
2. saldo rekening giro di bank
3. bon sementara
4. bon-bon kas kecil yang belum di-reimbursed
5. cek tunai yang akan didepositokan.

Sementara yang tidak dapat digolongkan sebagai bagian dari kas dan setara kas adalah:
1. deposito berjangka yang jatuh tempo lebih dari 3 bulan
2. cek kosong dan cek mundur
3. dana yang disisihkan untuk tujuan tertentu
4. rekening giro yang tidak dapat segera digunakan baik di dalam maupun di luar negeri, misalnya karena dibekukan.

Mengingat begitu pentingnya kas bagi aktivitas operasional perusahaan maka diperlukan pengendalian intern atas kas. Pengendalian intern atas kas bertujuan untuk menjamin bahwa:
1. kas yang tersedia cukup dan digunakan secara efektif untuk membiayai operasional perusahaan.
2. semua penerimaan kas telah dipertanggungjawabkan
3. semua pengeluaran kas hanya dilakukan untuk tujuan yang sah dan oleh orang yang ditunjuk
4. pencatatan telah dibuat jurnal untuk setiap pengeluaran
5. saldo kas dilindungi dari pencurian dan ketidakcocokan.

Salah satu bentuk pengendalian intern atas kas adalah penggunaan rekening giro bank sebagai alat pengawasan. Penggunaan rekening giro bank sebagai alat pengawasan menimbulkan aktivitas rekonsiliasi bank secara periodik. Pengetahuan dan keterampilan untuk melaksanakan aktivitas rekonsiliasi bank mutlak diperlukan untuk menyajikan kas yang tepat pada laporan posisi keuangan dan dasar pengujian yang sering kali dilakukan untuk memenuhi kewajiban pajak.

Rekonsiliasi bank adalah proses untuk menemukan sebab-sebab terjadinya perbedaan antara catatan perusahaan dengan laporan bank dan menentukan jumlah saldo rekening giro yang sesungguhnya pada suatu saat tertentu.

Beberapa penyebab perbedaan antara saldo menurut pembukuan perusahaan dengan laporan bank adalah sebagai berikut:

1. Bank belum mencatat transaksi :
    a. Setoran dalam perjalanan
        Perusahaan telah mencatat setoran ke bank, tetapi bank belum mencatatnya.
    b. Cek dalam perjalanan (cek masih beredar)
        Cek yang ditarik dan telah dibukukan oleh perusahaan, tetapi bank belum mencatatnya.


2. Perusahaan belum mencatat transaksi:
    a. Penerimaan kas melalui bank
        Bank terkadang melakukan penerimaan kas untuk dibukukan kedalam rekening perusahaan.
    b. Biaya administrasi bank
        Bank biasanya membebankan biaya untuk menangani transaksi yang dilakukan pemegang giro.
    c. Pendapatan bunga atau jasa giro
        Bunga yg menjadi pendapatan perusahan biasanya diketahui setelah perusahaan menerima laporan bank.
    d. Cek kosong dari konsumen atau kreditur
         Cek kosong adalah cek yang tidak cukup dananya.
    e. Cek dikembalikan kepada penyetor karena alasan lain (bukan cek kosong)
        Misal:
        1. Rekening penarik cek telah ditutup
        2. Cek telah kadaluarsa
        3. Tanda tangan yang tercantum pada cek tidak sah

Tahap-tahap penyusunan Rekonsiliasi Bank.
1. Mulailah dengan saldo yang tercantum dalam laporan bank dan saldo yang tercantum dalam rekening Kas Perusahaan.

2. Tambahkan atau kurangkan pada saldo perbank:
a. Tambahkan setoran dalam perjalanan saldo per Bank.
Setoran dalam perjalanan dapat diketahui dengan cara membandingkan antara setoran-setoran yang tercantum dalam laporan bank dengan daftar penerimaan kas yang terdapat dalam pembukuan perusahaan. Setoran dalam perjalanan adalah setoran yang tercantum dalam pembukuan perusahaan, tetapi tidak tercantum sebagai setoran dalam laporan bank pada bulan bersangkutan.

b. Kurangkan cek dalam perjalanan dari saldo per Bank.
Cek dalam perjalanan dapat diketahui dengan cara membandingkan antara cek-cek yang dituangkan di Bank seperti tercantum dalam laporan bank dengan cek-cek yang dikeluarkan perusahaan seperti tercantum dalam jurnal pengeluaran kas. Cek dalam perjalanan adalah cek yang telah dikeluarkan perusahaan tetapi tidak nampak dalam laporan bank.

3. Tambahkan atau kurangkan pada saldo perbuku.
a. Tambahkan pada saldo perbuku:
    - Penerimaan-penerimaan kas langsung melalui bank
    - Pendapatan bunga atas saldo giro di bank
    Kadang-kadang perusahaan belum mencatat kedua hal tersebut, tetapi bank sudah mencatatnya.

b. Kurangkan dari saldo per buku:
    - Biaya administrasi bank
    - Biaya pecetakan cek
    - Pengurangan yang telah dilakukan oleh bank lainnya.   



















Akuntansi Pajak Penghasilan (PSAK 46)

6:15 AM Add Comment

Pendahuluan

Seperti kita ketahui bahwa tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi. Pemakai laporan keuangan tersebut diantaranya adalah investor, karyawan, kreditor, pemerintah, masyarakat, dll. Sementara itu, tugas akuntan adalah untuk melindungi pemakai laporan keuangan dari kesalahan membaca informasi dalam akuntansi keuangan yang disajikan.

Dalam praktiknya, perusahaan yang merupakan WP Badan harus menghitung penghasilan dengan dua cara yang berbeda. Di satu sisi, akuntan perusahaan harus menyajikan laporan keuangan kepada pemegang saham sesuai dengan PSAK. Sementara itu di sisi lain akuntan juga harus menyajikan laporan keuangan kepada pemerintah, dalam hal ini Direktorat Jendral Pajak, sesuai dengan ketentuan perpajakan dalam sebuah Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Badan / SPT Tahunan PPh Badan.

Karena antara PSAK dan ketentuan  perpajakan banyak memiliki perbedaan, penentuan laba akuntansi (Pretax financial income) dan penghasilan kena pajak atau laba fiskal (taxable income) juga seringkali menghasilkan perbedaan. Agar laporan keuangan komersil (menurut PSAK) sama dengan laporan keuangan fiskal, maka perlu dibuat rekonsiliasi fiskal.

Berikut saya sajikan ilustrasi penentuan Pajak Penghasilan perusahaan dengan dibuat rekonsiliasi fiskal, sebagai berikut :

Seperti terlihat contoh di atas, terdapat tiga koreksi fiskal terhadap laporan keuangan komersil PT. MMM untuk tahun 2015, diantaranya koreksi terhadap akun Penyusutan Aset Tetap, akun Beban Lain-Lain, dan akun Penghasilan Bunga. Berikut penjelasannya :

Pertama, PT. MMM dalam menyusun laporan keuangannya menerapkan metode penyusutan aset tetap yang berbeda dengan metode penyusutan aset tetap sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku, sehingga perlu dilakukan koreksi fiskal.

Kedua, sebagian pengeluaran dalam akun beban lain-lain tidak diakui dalam penentuan laba fiska karena tidak didukung oleh bukti-bukti yang diterima menurut ketentuan fiskal atau tidak berhubungan langsung dengan kegiatan usaha PT. MMM.

Ketiga, penghasilan bunga dikoreksi seluruhnya menurut ketentuan fiskal karena pengenaan PPh nya bersifat final. Artinya PPh yang telah dipotong oleh bank sebagai pemberi penghasilan menurut ketentuan fiskal tidak boleh dijadikan sebagai Uang Muka Pajak atau pun Beban Usaha dalam penghitungan PPh Badan. Dengan demikian penghasilan bunganya pun harus dikeluarkan dari penghitungan Penghasilan Kena Pajak.

Berdasarkan contoh di atas, secara komersial beban PPh yang diakui oleh PT. MMM pada tahun 2015 adalah sebesar Rp. 838.050.000,- sedangkan menurut fiskal Pajak terutang yang harus dilunasi sebesar Rp. 708.988.000,-

Perbedaan pengakuan Pajak Penghasilan menurut standar akuntansi keuangan dan ketentuan perpajakan di atas itulah yang menjadi fokus diterapkannya PSAK 46 tentang Akuntansi Pajak Penghasilan.


Tujuan dan Ruang Lingkup PSAK 46

PSAK 46 bertujuan untuk mengatur perlakuan akuntansi untuk pajak penghasilan. Masalah utama dalam perlakuan akuntansi untuk pajak penghasilan adalah bagaimana mempertanggungjawabkan konsekuensi pajak pada periode berjalan dan periode mendatang untuk hal berikut ini:

a. penyelesaian jumlah tercatat aset (liabilitas) masa depan yang diakui dalam laporan posisi keuangan;
b. transaksi dan  kejadian lain pada periode kini yang diakui dalam laporan keuangan entitas.

Selain itu, PSAK 46 juga mengatur pengakuan aset pajak tangguhan yang timbul dari rugi pajak yang belum dikompensasikan atau kredit pajak yang belum dimanfaatkan, penyajian pajak penghasilan dalam laporan keuangan, dan pengungkapan informasi yang terkait dengan pajak penghasilan.

Nah itu teman-teman pengetahuan pendahuluan tentang Akuntansi Pajak Penghasilan yang perlu teman-teman ketahui, selanjutnya saya akan sharing lanjutannya yang akan membahas tentang Prinsip Dasar PSAK 46, Laba Akuntansi dan Laba Fiskal, Jurnal-jurnal dan Rekonsiliasi Fiskal.

Semoga dapat membantu...
Mohon koreksi bila ada salah...

Indahnya berbagi...





Pencatatan Transaksi PPN

4:04 PM 2 Comments

Pendahuluan

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) seringkali kita dengar ketika melakukan transaksi / pembelian barang maupun pemakaian jasa, ketika kita melakukan suatu pembelian barang disebuah Supermarket ataupun ketika kita makan disebuah restoran, invoice yang diberikan kepada kita suka dipungut PPN nya, lalu apa sich yang dimaksud dengan PPN itu? dan objek yang termasuk PPN itu apa saja?

Pengertian

PPN adalah pajak yang dikenakan atas setiap pertambahan nilai dari barang atau jasa dalam peredarannya dari produsen ke konsumen atau secara cuma-cuma / hadiah. PPN termasuk jenis pajak tidak langsung, karena pajak tersebut disetor oleh pihak  lain sebagai pemungut yang bukan penanggung pajak.

Objek PPN

Objek PPN diatur dalam pasal 4, pasal 16 C, dan pasal 16 D Undang-Undang PPN Tahun 1984.

Pasal 4 UU PPN :
a. Penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha.
b. Impor BKP.
c. Penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP) di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha.
d. Pemanfaat BKP tidak berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.
e. Pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.
f. Ekspor BKP oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP).

Pasal 16 C UU PPN : 
PPN dikenakan atas kegiatan membangun sendiri yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan  yang hasilnya digunakan sendiri atau digunakan pihak lain yang batasan dan tata caranya diatur dengan Keputusan Menteri Keuangan.

Pasal 16 D UU PPN :
PPN dikenakan atas penyerahan aktiva oleh PKP yang menurut tujuan semula aktiva tersebut tidak untuk diperjualbelikan, sepanjang PPN yang dibayar pada saat perolehannya dapat dikreditkan.

Mekanisme Pemungutan PPN

Indirect Substraction Method
Mekanisme ini berlaku untuk objek PPN pasal 4 huruf a, c, f, dan pasal 16 D, dimana setiap PKP wajib memungut PPN atas penyerahan BKP / JKP atau ekspor yang dilakukannya (pajak keluaran).
Selanjutnya PPN yang dipungut tersebut wajib disetorkan ke kas neagara setelah dikurangi PPN yang dibayarkannya (PPN Masukan) pada saat peroleh BKP, JKP, Impor, dll.

Self Imposition Method
Mekanisme ini berlaku untuk objek PPN pasal 4 huruf b, d, e, dan pasal 16 C, dimana pihak yang melakukan transaksi / kegiatan terebut wajib memungut, menyetor, dan melaporkan sendiri PPN terutangnya.

Contoh 1

Berikut ini data PPN Keluaran dan PPN Masukan  PT. MMM untuk masa Janurai s/d Mei 2015, buatlah jurnal transksi untuk mengakui kurang (lebih) bayar setiap masa.


Pembahasan

PPN yang Kurang Bayar (KB) disuatu masa pajak harus disetorkan, sedangkan PPN yang Lebih Bayar (LB) dapat dikompensasi ke masa pajak berikutnya ataupun direstitusi.

Jurnal

10 - 02 - 15        PPN Keluaran           Rp. 65.000.000,-

                                 PPN Masukan                              Rp. 35.000.000,-
                                 Kas                                                Rp. 30.000.000,-
                         (Setoran PPN untuk SPT PPN masa Januari 2015)

28 - 03 - 15      PPN Keluaran               Rp. 35.000.000,-

                         LB PPN masa Feb 15   Rp. 15.000.000,-
                                PPN Masukan                                   Rp. 50.000.000,-
                         (Pengakuan LB dalam SPT PPN masa Februari 2015)

15 - 04 - 15     PPN Keluaran           Rp. 75.000.000,-

                                 PPN Masukan                              Rp. 30.000.000,-
                                 LB PPN masa Feb 15                  Rp. 15.000.000,-
                                 Kas                                                Rp. 30.000.000,-
                        (Setoran PPN untuk SPT PPN masa Maret 2015)

12 - 05 - 15      PPN Keluaran               Rp. 40.000.000,-

                         LB PPN masa Apr 15   Rp. 10.000.000,-
                                PPN Masukan                                   Rp. 50.000.000,-
                         (Pengakuan LB dalam SPT PPN masa April 2015)

15 - 06 - 15      PPN Keluaran                    Rp. 45.000.000,-

                         LB PPN masa Mei 15        Rp.   5.000.000,-
                                 PPN Masukan                                      Rp. 40.000.000,-
                                 LB PPN masa Apr 15                          Rp. 10.000.000,-
                        (Setoran PPN untuk SPT PPN masa Mei 2015)

Contoh 2

PT. MMM menjual BKP kepada PT. Calista pada tanggal 10 September 2015 dan telah menerbitkan dan mengirimkan  invoice senilai Rp. 25 juta, akan tetapi PT. MMM belum menerbitkan Faktu Pajak. FP baru diterbitkan pada tanggal 15 Oktober 2015. Bagaimana jurnal yang dibuat oleh PT. MMM??

Jurnal

10 - 09 - 15      Piutang Dagang                                 Rp. 27.500.000,-
                               PPN Keluaran Blm Difakturkan                        Rp.   2.500.000,-
                               Penjualan                                                              Rp. 25.000.000,-
                         (Penjualan kepada PT. Calista blm dibuat FP)

15 - 10 - 15      PPN Keluaran Blm Difakturkan    Rp. 2.500.000,-
                               PPN Keluaran                                                    Rp. 2.500.000,-
                         (FP atas penjualan ke PT. Calista)


Nah itu teman-teman beberapa contoh pencatatan transaksi yang berhubungan dengan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Semoga dapat membantu...
Mohon koreksi bila ada salah...


Indahnya berbagi....








Pencatatan Transaksi PPh Pasal 29

4:39 PM Add Comment

Pendahuluan

PPh terutang Wajib Pajak baik WP Badan maupun WP OP yang melaksanakan pembukuan dalam satu tahun pajak berikut kekurangan atau kelebihannya baru akan tersaji dalam laporan keuangan apabila WP melakukan pencatatan atau menjurnalnya. Dengan demikian, WP harus menjurnal hasil rekonsiliasi fiskal dan pengisian SPT Tahunan PPh Badan yang telah dilakukannya.

Pengertian

Menurut UU Nomor 36 tahun 2008 PPh Pasal 29 adalah PPh Kurang Bayar yang tercantum dalam SPT Tahunan PPh, yaitu sisa dari PPh terutang dalam tahun pajak bersangkutan dikurangi dengan kredit PPh (PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Pasal 24, PPh Pasal 25).


PPh Pasal 29 harus disetor menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) paling lambat sebelum SPT Tahunan dilaporkan ke Kantor Pelayanan Pajak, yaitu akhir bulan ketiga tahun pajak berikutnya untuk WP OP dan akhir bukan keempat tahun pajak berikutnya untuk WP Badan.

Contoh

Pada tahun pajak 2015, dalam laporan keuangan komersil PT. MMM menghasilkan laba sebelum pajak sebesar Rp. 2.000.000.000,- dari peredaran usaha sebesar Rp. 55.000.000.000,- Setelah dilakukan rekonsiliasi fiskal diperoleh laba kena pajak sebesar Rp. 1.500.000.000,- dan PPh terutang Rp. 375.000.000,- (25% x Rp. 1.500.000.000,-)

Selama tahun 2015 data kredit pajak dan pajak yang dibayar sendiri PT. MMM adalah sebagai berikut :

PPh Pasal 22 Impor          Rp.   15.000.000,-
PPh Pasal 22 Bendara      Rp.   10.000.000,-
PPh Pasal 23                    Rp.   18.000.000,-
PPh Pasal 24                    Rp.   12.000.000,-
PPh Pasal 25                    Rp. 180.000.000,-

Kredit pajak tersebut digunakan oleh PT. MMM untuk mengisi SPT Tahunan PPh Badan. SPT tersebut disampaikan pada tanggal 30 April 2016 dan kekurangan pajaknya dibayar pada tanggal 25 April 2016. Bagaimana jurnal PT. MMM??

Jurnal

31 - 12 - 2015          Beban PPh Kini               Rp. 375.000.000,-
                                        PPh Pasal 22 Impor                              Rp.   15.000.000,-
                                        PPh Pasal 22 Bendara                          Rp.   10.000.000,-
                                        PPh Pasal 23                                          Rp.   18.000.000,-
                                        PPh Pasal 24                                          Rp.   12.000.000,-
                                        PPh Pasal 25                                          Rp. 180.000.000,-
                                        Utang PPh Kini (PPh Pasal 29)           Rp. 140.000.000,-
                                  (Jurnal Pengakuan PPh Terutang dan Utang PPh Pasal 29)

25 - 04 - 2015           Utang PPh Kini (PPh Pasal 29)    Rp. 140.000.000,-
                                         Kas / Bank                                                          Rp. 140.000.000,-
                                  (Jurnal Pembayaran PPh Pasal 29)    

Nah itu teman-teman contoh soal dan pencatatan / jurnal yang berhubungan dengan PPh Pasal 29, dalam operasional dilapangan kredit pajak belum tentu semuanya ada, silahkan untuk kredit pajaknya disesuaikan dengan yang ada diperusahaan teman-teman.

Semoga dapat membantu...
Mohon koreksi bila ada salah...

Indahnya berbagi....
                                    









Pencatatan Transaksi PPh Pasal 22

7:02 PM 4 Comments

Pendahuluan

Sebelumnya saya telah berbagi tentang contoh soal dan pencatatan transaksi yang berhubungan PPh Pasal 21 maupun pencatatan transaksi yang berhubungan dengan PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 4 (2), selanjutnya saya akan berbagi contoh soal dan pencatatan transaksi keuangan yang berhubungan dengan Pajak Penghasilan Pasal 22.

Pengertian

Sebelum saya memberikan contoh soal dan pencatatan transaksi PPh Pasal 22 ini, saya akan mengingatkan teman-teman definisi dari PPh Pasal 22 tersbut adalah pajak penghasilan yang dipungut oleh :
1. Bendahara pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, instansi / lembaga negara lainnya berkenaan dengan pembayaran atas penyerahan barang.
2. Badan-badan tertentu, baik badan pemerintah maupun badan swasta berkenaan dengan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha dibidang lain.
3. Wajib Pajak Badan yang melakukan penjualan barang yang tergolong sangat mewah.

Pemungut PPh Pasal 22

1. Transaksi Impor Barang
    a. Bank Devisa
    b. Bendaharawan Ditjen Bea Cukai

2. Transaksi Pembelian Barang
    a. Ditjen Perbendaharaan, Bendaharawan Pemerintah
    b. BUMN / BUMD yang dananya dari APBN / APBD
    c. BUMN tertentu yang dananya baik dari APBN / APBD maupun bukan dari APBN / APBD
    d. Industri kehutanan, perkebunan, pertanian, & perikanan atas pembelian dr pedagang pengumpul

3. Transaksi Penjualan Produk di Dalam Negeri
    a. Industri Baja, Semen, Kertas, Otomotif, Produk Pertamina
    b. Penjual Barang Mewah.

Contoh Soal dan Pencatatan Transaksi

Pada contoh saat ini saya akan memberikan contoh transaksi PPh Pasal 22 antara WP dengan Instansi Pemerintah.

Contoh 1

PT. MMM (sudah PKP) sebagai perusahaan yang bergerak dalam bidang pengadaan barang & jasa, pada tanggal 10 September 2015 menjual barang kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan nilai sebesar Rp. 150 juta, Bendahara Pemprov Jabar melakukan pembayaran pada tanggal 25 September 2015. PT. MMM menerima SSP dari Bendahara Pemprov Jabar pada tanggal 15 Oktober 2015. Bagaimana jurnal PT. MMM??

Pembahasan

Bendahara Pemprov Jabar akan memungut PPh pasal 22 atas transaksi dengan PT. MMM dengan tarif 1,5% x Rp. 150 Juta = Rp. 2.250.000,- Jadi uang pembayaran yang akan diterima oleh PT. MMM adalah sebesar Rp. 147.750.000,- (150.000.000 - 2.250.000,-).

Sedangkan PT. MMM akan melakukan penagihan kepada Bendahara Pemprov Jabar sebesar transaksi penyerahan barang beserta dengan PPN nya, sehingga jumlah tagihan PT. MMM kepada Bendahara Pemprov Jabar adalah sebesar = Rp. 150.000.000,- + (10% x 150.000.000) = Rp. 165.000.000,-

Untuk PPN yang Rp. 15.000.000,- oleh Bendahara Pemprov Jabar tidak akan diserahkan kepada PT. MMM melainkan akan disetorkan sendiri karena Bendahara Pemerintah merupakan Badan Pemungut PPN (Wapu PPN).

Jurnal PT.MMM

10 - 09 - 2015    Piutang Dagang                       Rp. 165.000.000,- 
                                 PPN Keluaran - Pemungut                       Rp.   15.000.000,-
                                 Penjualan                                                    Rp. 150.000.000,-
                          (Jurnal Penjualan Kepada Pemprov Jabar)

25 - 09 - 2015   Kas                               Rp. 147.750.000,-
                                Piutang Dagang                              Rp. 147.750.000,-
                          (Jurnal Penerimaan Pembayaran dari Pemprov Jabar)

15 - 10 - 2015   UM PPh Pasal 22                  Rp.   2.250.000,-
                          PPN Keluaran - Pemungut  Rp. 15.000.000,-
                                  Piutang Dagang                                      Rp. 17.250.000,-
                          (Jurnal Penerimaan SSP PPh Pasal 22 & SSP PPN)


Contoh 2

Merujuk pada contoh soal di atas, bagaimana jika PT. MMM menjual barangnya bukan kepada pemerintah melainkan kepada BUMN tertentu??

Pembahasan

Kalo penjualan kepada BUMN tertentu maka BUMN tersebut tidak berhak memungut PPN, sehingga PPN dipungut oleh si penjual / rekanan (PT. MMM).

Tagihan yang diajukan oleh PT. MMM beserta dengan PPN nya, dan pembayaran yang akan diterima oleh PT. MMM sebesar nilai transaksi ditambah dengan PPN dikurangi oleh PPh Pasal 22 (150.000.000 + 15.000.000 - 2.250.000)

PPN yang dipungut oleh PT. MMM harus disetorkan dan dilaporkan  oleh PT. MMM sendiri.

Jurnal

10 - 09 - 2015    Piutang Dagang                       Rp. 165.000.000,- 
                                 PPN Keluaran                                            Rp.   15.000.000,-
                                 Penjualan                                                    Rp. 150.000.000,-
                          (Jurnal Penjualan Kepada BUMN)

25 - 09 - 2015   Kas                               Rp. 162.750.000,-
                                Piutang Dagang                              Rp. 162.750.000,-
                          (Jurnal Penerimaan Pembayaran dari BUMN)

15 - 10 - 2015   UM PPh Pasal 22                  Rp.   2.250.000,-
                                 Piutang Dagang                                      Rp. 2.250.000,-
                          (Jurnal Penerimaan SSP PPh Pasal 22)


Nah itu teman-teman contoh soal dan pencatatan transaksi yang berhubungan dengan PPh Pasal 22 itu, khususnya transaksi yang berhubungan dengan instansi pemerintah...

Semoga dapat membantu...
Mohon koreksi bila ada salah....


Indahnya berbagi...