Berbagi Ilmu & Informasi Pajak

Dasar hukum penghitungan pajak penghasilan untuk PNS, TNI, dan Polri adalah UU  Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan, Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2010 Tarif Pemotongan Pemotongan dan Pengenaan PPh Pasal 21 atas Penghasilan yang Menjadi Beban APBN dan APBD, dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.03/2010 Tentang Tata Cara Pemotongan PPh Pasal 21 bagi Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI, Anggota Polri, dan Pensiunannya atas Penghasilan Yang Menjadi Beban APBN atau APBD.

Pada dasarnya cara penghitungan PPh 21 untuk PNS, TNI, Polri sama dengan cara menghitung PPh 21 untuk karyawan yang bekerja di perusahaan swasta, Dasar Pengenaan Pajak (DPP) nya dihitung dari Penghasilan Kena Pajak (PKP), adapun PKP didapat dari Penghasilan Neto dikurangi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), sedangkan Penghasilan Neto didapat dari Penghasilan Bruto dikurangi Biaya Jabatan dan Iuran Pensiun.

Secara garis besar rumus menghitung PPh 21 untuk PNS, TNI, dan Polri sebagai berikut :

Penghasilan Bruto                     xxxxx

Pengurangan :
Biaya Jabatan    xxxxx
Iuran Pensiun    xxxxx
    Jumlah Pengurangan             xxxxx

Penghasilan Neto                         xxxxx

PTKP :
Untuk WP          xxxxx
Tambahan Istri  xxxxx
Tambahan anak xxxxx
    Jumlah PTKP                          xxxxx

Penghasilan Kena Pajak             xxxxx

PPh 21 Terutang :
Tarif Pajak X PKP 

Tarif pemotongan pajak untuk PPh Pasal 21 PNS, TNI, dan Polri sesuai dengan Pasal 17 ayat (1) UU PPh dan dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak. Untuk perhitungan PPh Pasal 21 yang harus dipotong setiap Masa Pajak, selain Masa Pajak Desember atau Masa Pajak Terakhir, tarif pajak tersebut diterapkan atas perkiraan penghasilan yang akan diperoleh selama 1 tahun, dengan ketentuan sebagai berikut :
a. Perkiraan penghasilan yang akan diperoleh selama 1 (satu) tahun dikalikan 12 (dua belas);
b. Dalam hal terdapat pembayaran gaji ke-13, maka perkiraan penghasilan yang akan diperoleh selama 1 (satu) tahun tersebut adalah jumlah pada huruf a ditambah dengan gaji ke-13.

Sedangkan jumlah PPh pasal 21 yang harus dipotong setiap masa pajak selain masa pajak Desember adalah sebagai berikut :
1. Pajak terutang atas jumlah penghasilan pada huruf a di atas dibagi 12 (dua belas);
2. Pajak terutang atas pembayaran gaji ke-13 adalah selisih pajak terutang pada huruf a dengan pajak terutang atas penghasilan pada huruf b.


Contoh :

1. Contoh Penghitungan PPh 21 Untuk PNS, TNI, Polri Yang Bekerja dari Januari s/d Desember


2. Contoh Penghitungan PPh 21 atas Gaji dan Tunjangan Ke-13


 
3. Contoh Penghitungan PPh 21 Terutang Pada Masa Desember



Nah itu teman-teman cara menghitung dan contoh penghitungan PPh 21 untuk PNS, TNI, dan Polri terbaru, mudah-mudahan bisa dipahami baik oleh teman-teman yang bekerja sebagai PNS, TNI, ataupun Polri, maupun untuk para Bendahara dari instansi-instansi pemerintah tersebut. Pernah saya menemukan beberapa Bukti Potong (Form 1721 - A2) yang perhitungannya tidak sesuai dengan ketentuannya...

Semoga dapat membantu...
Mohon koreksi bila ada salah...

Pendahuluan

Seperti kita ketahui bahwa tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi. Pemakai laporan keuangan tersebut diantaranya adalah investor, karyawan, kreditor, pemerintah, masyarakat, dll. Sementara itu, tugas akuntan adalah untuk melindungi pemakai laporan keuangan dari kesalahan membaca informasi dalam akuntansi keuangan yang disajikan.

Dalam praktiknya, perusahaan yang merupakan WP Badan harus menghitung penghasilan dengan dua cara yang berbeda. Di satu sisi, akuntan perusahaan harus menyajikan laporan keuangan kepada pemegang saham sesuai dengan PSAK. Sementara itu di sisi lain akuntan juga harus menyajikan laporan keuangan kepada pemerintah, dalam hal ini Direktorat Jendral Pajak, sesuai dengan ketentuan perpajakan dalam sebuah Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Badan / SPT Tahunan PPh Badan.

Karena antara PSAK dan ketentuan  perpajakan banyak memiliki perbedaan, penentuan laba akuntansi (Pretax financial income) dan penghasilan kena pajak atau laba fiskal (taxable income) juga seringkali menghasilkan perbedaan. Agar laporan keuangan komersil (menurut PSAK) sama dengan laporan keuangan fiskal, maka perlu dibuat rekonsiliasi fiskal.

Berikut saya sajikan ilustrasi penentuan Pajak Penghasilan perusahaan dengan dibuat rekonsiliasi fiskal, sebagai berikut :

Seperti terlihat contoh di atas, terdapat tiga koreksi fiskal terhadap laporan keuangan komersil PT. MMM untuk tahun 2015, diantaranya koreksi terhadap akun Penyusutan Aset Tetap, akun Beban Lain-Lain, dan akun Penghasilan Bunga. Berikut penjelasannya :

Pertama, PT. MMM dalam menyusun laporan keuangannya menerapkan metode penyusutan aset tetap yang berbeda dengan metode penyusutan aset tetap sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku, sehingga perlu dilakukan koreksi fiskal.

Kedua, sebagian pengeluaran dalam akun beban lain-lain tidak diakui dalam penentuan laba fiska karena tidak didukung oleh bukti-bukti yang diterima menurut ketentuan fiskal atau tidak berhubungan langsung dengan kegiatan usaha PT. MMM.

Ketiga, penghasilan bunga dikoreksi seluruhnya menurut ketentuan fiskal karena pengenaan PPh nya bersifat final. Artinya PPh yang telah dipotong oleh bank sebagai pemberi penghasilan menurut ketentuan fiskal tidak boleh dijadikan sebagai Uang Muka Pajak atau pun Beban Usaha dalam penghitungan PPh Badan. Dengan demikian penghasilan bunganya pun harus dikeluarkan dari penghitungan Penghasilan Kena Pajak.

Berdasarkan contoh di atas, secara komersial beban PPh yang diakui oleh PT. MMM pada tahun 2015 adalah sebesar Rp. 838.050.000,- sedangkan menurut fiskal Pajak terutang yang harus dilunasi sebesar Rp. 708.988.000,-

Perbedaan pengakuan Pajak Penghasilan menurut standar akuntansi keuangan dan ketentuan perpajakan di atas itulah yang menjadi fokus diterapkannya PSAK 46 tentang Akuntansi Pajak Penghasilan.


Tujuan dan Ruang Lingkup PSAK 46

PSAK 46 bertujuan untuk mengatur perlakuan akuntansi untuk pajak penghasilan. Masalah utama dalam perlakuan akuntansi untuk pajak penghasilan adalah bagaimana mempertanggungjawabkan konsekuensi pajak pada periode berjalan dan periode mendatang untuk hal berikut ini:

a. penyelesaian jumlah tercatat aset (liabilitas) masa depan yang diakui dalam laporan posisi keuangan;
b. transaksi dan  kejadian lain pada periode kini yang diakui dalam laporan keuangan entitas.

Selain itu, PSAK 46 juga mengatur pengakuan aset pajak tangguhan yang timbul dari rugi pajak yang belum dikompensasikan atau kredit pajak yang belum dimanfaatkan, penyajian pajak penghasilan dalam laporan keuangan, dan pengungkapan informasi yang terkait dengan pajak penghasilan.

Nah itu teman-teman pengetahuan pendahuluan tentang Akuntansi Pajak Penghasilan yang perlu teman-teman ketahui, selanjutnya saya akan sharing lanjutannya yang akan membahas tentang Prinsip Dasar PSAK 46, Laba Akuntansi dan Laba Fiskal, Jurnal-jurnal dan Rekonsiliasi Fiskal.

Semoga dapat membantu...
Mohon koreksi bila ada salah...

Pendahuluan

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) seringkali kita dengar ketika melakukan transaksi / pembelian barang maupun pemakaian jasa, ketika kita melakukan suatu pembelian barang disebuah Supermarket ataupun ketika kita makan disebuah restoran, invoice yang diberikan kepada kita suka dipungut PPN nya, lalu apa sich yang dimaksud dengan PPN itu? dan objek yang termasuk PPN itu apa saja?

Pengertian

PPN adalah pajak yang dikenakan atas setiap pertambahan nilai dari barang atau jasa dalam peredarannya dari produsen ke konsumen atau secara cuma-cuma / hadiah. PPN termasuk jenis pajak tidak langsung, karena pajak tersebut disetor oleh pihak  lain sebagai pemungut yang bukan penanggung pajak.

Objek PPN

Objek PPN diatur dalam pasal 4, pasal 16 C, dan pasal 16 D Undang-Undang PPN Tahun 1984.

Pasal 4 UU PPN :
a. Penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha.
b. Impor BKP.
c. Penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP) di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha.
d. Pemanfaat BKP tidak berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.
e. Pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.
f. Ekspor BKP oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP).

Pasal 16 C UU PPN : 
PPN dikenakan atas kegiatan membangun sendiri yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan  yang hasilnya digunakan sendiri atau digunakan pihak lain yang batasan dan tata caranya diatur dengan Keputusan Menteri Keuangan.

Pasal 16 D UU PPN :
PPN dikenakan atas penyerahan aktiva oleh PKP yang menurut tujuan semula aktiva tersebut tidak untuk diperjualbelikan, sepanjang PPN yang dibayar pada saat perolehannya dapat dikreditkan.

Mekanisme Pemungutan PPN

Indirect Substraction Method
Mekanisme ini berlaku untuk objek PPN pasal 4 huruf a, c, f, dan pasal 16 D, dimana setiap PKP wajib memungut PPN atas penyerahan BKP / JKP atau ekspor yang dilakukannya (pajak keluaran).
Selanjutnya PPN yang dipungut tersebut wajib disetorkan ke kas neagara setelah dikurangi PPN yang dibayarkannya (PPN Masukan) pada saat peroleh BKP, JKP, Impor, dll.

Self Imposition Method
Mekanisme ini berlaku untuk objek PPN pasal 4 huruf b, d, e, dan pasal 16 C, dimana pihak yang melakukan transaksi / kegiatan terebut wajib memungut, menyetor, dan melaporkan sendiri PPN terutangnya.

Contoh 1

Berikut ini data PPN Keluaran dan PPN Masukan  PT. MMM untuk masa Janurai s/d Mei 2015, buatlah jurnal transksi untuk mengakui kurang (lebih) bayar setiap masa.


Pembahasan

PPN yang Kurang Bayar (KB) disuatu masa pajak harus disetorkan, sedangkan PPN yang Lebih Bayar (LB) dapat dikompensasi ke masa pajak berikutnya ataupun direstitusi.

Jurnal

10 - 02 - 15        PPN Keluaran           Rp. 65.000.000,-
                                 PPN Masukan                              Rp. 35.000.000,-
                                 Kas                                                Rp. 30.000.000,-
                         (Setoran PPN untuk SPT PPN masa Januari 2015)

28 - 03 - 15      PPN Keluaran               Rp. 35.000.000,-
                         LB PPN masa Feb 15   Rp. 15.000.000,-
                                PPN Masukan                                   Rp. 50.000.000,-
                         (Pengakuan LB dalam SPT PPN masa Februari 2015)

15 - 04 - 15     PPN Keluaran           Rp. 75.000.000,-
                                 PPN Masukan                              Rp. 30.000.000,-
                                 LB PPN masa Feb 15                  Rp. 15.000.000,-
                                 Kas                                                Rp. 30.000.000,-
                        (Setoran PPN untuk SPT PPN masa Maret 2015)

12 - 05 - 15      PPN Keluaran               Rp. 40.000.000,-
                         LB PPN masa Apr 15   Rp. 10.000.000,-
                                PPN Masukan                                   Rp. 50.000.000,-
                         (Pengakuan LB dalam SPT PPN masa April 2015)

15 - 06 - 15      PPN Keluaran                    Rp. 45.000.000,-
                         LB PPN masa Mei 15        Rp.   5.000.000,-
                                 PPN Masukan                                      Rp. 40.000.000,-
                                 LB PPN masa Apr 15                          Rp. 10.000.000,-
                        (Setoran PPN untuk SPT PPN masa Mei 2015)

Contoh 2

PT. MMM menjual BKP kepada PT. Calista pada tanggal 10 September 2015 dan telah menerbitkan dan mengirimkan  invoice senilai Rp. 25 juta, akan tetapi PT. MMM belum menerbitkan Faktu Pajak. FP baru diterbitkan pada tanggal 15 Oktober 2015. Bagaimana jurnal yang dibuat oleh PT. MMM??

Jurnal

10 - 09 - 15      Piutang Dagang                                 Rp. 27.500.000,-
                               PPN Keluaran Blm Difakturkan                        Rp.   2.500.000,-
                               Penjualan                                                              Rp. 25.000.000,-
                         (Penjualan kepada PT. Calista blm dibuat FP)

15 - 10 - 15      PPN Keluaran Blm Difakturkan    Rp. 2.500.000,-
                               PPN Keluaran                                                    Rp. 2.500.000,-
                         (FP atas penjualan ke PT. Calista)


Nah itu teman-teman beberapa contoh pencatatan transaksi yang berhubungan dengan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Semoga dapat membantu...
Mohon koreksi bila ada salah...

Pendahuluan

PPh terutang Wajib Pajak baik WP Badan maupun WP OP yang melaksanakan pembukuan dalam satu tahun pajak berikut kekurangan atau kelebihannya baru akan tersaji dalam laporan keuangan apabila WP melakukan pencatatan atau menjurnalnya. Dengan demikian, WP harus menjurnal hasil rekonsiliasi fiskal dan pengisian SPT Tahunan PPh Badan yang telah dilakukannya.

Pengertian

Menurut UU Nomor 36 tahun 2008 PPh Pasal 29 adalah PPh Kurang Bayar yang tercantum dalam SPT Tahunan PPh, yaitu sisa dari PPh terutang dalam tahun pajak bersangkutan dikurangi dengan kredit PPh (PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Pasal 24, PPh Pasal 25).


PPh Pasal 29 harus disetor menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) paling lambat sebelum SPT Tahunan dilaporkan ke Kantor Pelayanan Pajak, yaitu akhir bulan ketiga tahun pajak berikutnya untuk WP OP dan akhir bukan keempat tahun pajak berikutnya untuk WP Badan.

Contoh

Pada tahun pajak 2015, dalam laporan keuangan komersil PT. MMM menghasilkan laba sebelum pajak sebesar Rp. 2.000.000.000,- dari peredaran usaha sebesar Rp. 55.000.000.000,- Setelah dilakukan rekonsiliasi fiskal diperoleh laba kena pajak sebesar Rp. 1.500.000.000,- dan PPh terutang Rp. 375.000.000,- (25% x Rp. 1.500.000.000,-)

Selama tahun 2015 data kredit pajak dan pajak yang dibayar sendiri PT. MMM adalah sebagai berikut :

PPh Pasal 22 Impor          Rp.   15.000.000,-
PPh Pasal 22 Bendara      Rp.   10.000.000,-
PPh Pasal 23                    Rp.   18.000.000,-
PPh Pasal 24                    Rp.   12.000.000,-
PPh Pasal 25                    Rp. 180.000.000,-

Kredit pajak tersebut digunakan oleh PT. MMM untuk mengisi SPT Tahunan PPh Badan. SPT tersebut disampaikan pada tanggal 30 April 2016 dan kekurangan pajaknya dibayar pada tanggal 25 April 2016. Bagaimana jurnal PT. MMM??

Jurnal

31 - 12 - 2015          Beban PPh Kini               Rp. 375.000.000,-
                                        PPh Pasal 22 Impor                              Rp.   15.000.000,-
                                        PPh Pasal 22 Bendara                          Rp.   10.000.000,-
                                        PPh Pasal 23                                          Rp.   18.000.000,-
                                        PPh Pasal 24                                          Rp.   12.000.000,-
                                        PPh Pasal 25                                          Rp. 180.000.000,-
                                        Utang PPh Kini (PPh Pasal 29)           Rp. 140.000.000,-
                                  (Jurnal Pengakuan PPh Terutang dan Utang PPh Pasal 29)

25 - 04 - 2015           Utang PPh Kini (PPh Pasal 29)    Rp. 140.000.000,-
                                         Kas / Bank                                                          Rp. 140.000.000,-
                                  (Jurnal Pembayaran PPh Pasal 29)    

Nah itu teman-teman contoh soal dan pencatatan / jurnal yang berhubungan dengan PPh Pasal 29, dalam operasional dilapangan kredit pajak belum tentu semuanya ada, silahkan untuk kredit pajaknya disesuaikan dengan yang ada diperusahaan teman-teman.

Semoga dapat membantu...
Mohon koreksi bila ada salah...